Peraturan PKU Nomer 05 Tahun 2016

BARU DPM

PERATURAN PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM

NOMOR 005 TAHUN 2015

 

Tentang

STANDAR PENILAIAN PROGRAM KERJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

 

PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

 

Mengingat        :

  1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011;
  2. Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016.

Menimbang :

 

Pentingnya aturan yang mengatur Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor periode 2015/2016.

Memperhatikan :

 

  1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan Standar Penilaian Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016 pada Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016.
  2. Pendapat-pendapat yang  berkembang  dalam  pembahasan    Peraturan  Tingkat Persiapan Bersama Periode 2015/2016 pada Hearing Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016.

 

  1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan Standar Penilaian Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Bersama Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016 pada Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016.

Memutuskan :

 

Menetapkan Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum Standar Penilaian Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Pengertian

 

  1. Standar penilaian program kerja adalah ukuran kriteria penilaian kinerja BEM PKU.

 

  1. Penilaian program kerja adalah standar penilaian yang terdiri dari penilaian kinerja departemen dan penilaian kinerja lembaga.
  2. Kinerja panitia adalah capaian kerja yang terdiri dari beberapa indikator.

 

  1. Jumlah peserta adalah banyaknya massa yang mengikuti.

 

  1. Pencapaian target dana non-DK adalah perbuatan mencapai dana non-DK dengan kesesuaian proporsi (persentase) dari target perolehan dana non-DK dengan realisasinya pada LPJ BEM PKU.
  2. Saldo dana adalah sisa dana kegiatan.

 

  1. Keanggotaan adalah orang/badan yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu perangkat BEM PKU IPB dan kepanitiaan dalam kegiatan BEM PKU IPB.

 

  1. Presensi raker adalah kehadiran pada saat rapat kerja.

 

  1. Penyerahan LPJ BEM PKU adalah pemberian LPJ BEM PKU kepada DPM PKU IPB.
  2. Kesesuaian LPJ BEM PKU adalah tingkat sesuainya format LPJ BEM PKU dengan Standard Operating Procedure administrasi dan keuangan yang berlaku.

 

  1. Progress report adalah laporan tertulis mengenai perkembangan kegiatan secara berkala dan diserahkan kepada DPM PKU IPB.

 

  1. Press Release adalah laporan tertulis berupa narasi tentang hasil kegiatan yang dipublikasikan kepada mahasiswa umum.

 

  1. Kelancaran acara adalah keadaan lancarnya suatu kegiatan yang dilaksanakan.
  2. Kode etik merupakan suatu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.

 

  1. Tujuan adalah arah atau haluan yang dituju dari kegiatan yang diadakan.

 

  1. Manfaat adalah guna atau faedah dari kegiatan yang diadakan.

 

Pasal 2

Tujuan

Standar penilaian bertujuan:

  1. Mengoptimalkan kinerja BEM PKU IPB.

 

  1. Memberikan gambaran tingkat kinerja BEM PKU IPB.

 

  1. Menentukan tindak lanjut terhadap program kerja BEM PKU IPB.
  2. Menentukan diterima atau ditolaknya LPJ BEM PKU IPB.

 

Pasal 3

 

Landasan

Standar penilaian berlandaskan:

  1. Surat Ketetapan No. 005/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang mekanisme laporan pertanggung jawaban.

 

  1. UU KM No. 2 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan.

 

  1. Peraturan PKU tentang GBHK BEM PKU IPB.

 

 

 

 

 

BAB II

 

Penilaian Program Kerja

Pasal 4

 

Indikator penilaian program kerja yang terdiri dari

  1. Kinerja panitia.

 

Pasal 5

Kinerja panitia terdiri dari :

 

  1. Jumlah peserta.
  2. Pencapaian target dana non-DK.
  3. Saldo dana.

 

  1. Presensi raker.

 

  1. Penyerahan LPJ BEM PKU kegiatan.
  2. Kesesuaian LPJ BEM PKU.
  3. Progress report.
  4. Press Release.

 

  1. Kelancaran acara.
  2. Kode etik.

 

 

Pasal 6

 

Ketentuan Penilaian Program Kerja

Ketentuan penilaian program kerja :

 

  1. Perbandingan proporsi penilaian indikator kinerja panitia 50%, tujuan 10%, dan manfaat 40%.

 

  1. Persentase penilaian program kerja berasal dari penjumlahan nilai kinerja panitia, tujuan, dan manfaat.

 

  1. Penilaian kinerja departemen berasal dari penjumlahan nilai total program kerja kemudian dibagi dengan jumlah total program kerja tiap departemen.

 

  1. Penilaian kinerja lembaga berasal dari penjumlahan nilai total kinerja departemen dibagi dengan jumlah total departemen lembaga.

 

  1. Kinerja lembaga diterima jika minimal nilai total kinerja lembaga sama dengan 70% dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

 

Pasal 7

Metode Penilaian Program Kerja

Metode penilaian program kerja :

 

  1. Kinerja panitia dinilai berdasarkan data-data yang diperoleh dari indikator yang telah ditetapkan, bobot penilaian diberikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh DPM PKU IPB. Penilaian dilakukan dengan beberapa kategori nilai yaitu A=3, B=2, C=1, D=0, dan E=-1. Perhitungan nilai kinerja panitia adalah total nilai yang dicapai dibagi dengan total nilai maksimum (3x jumlah indikator kinerja panitia) lalu dikalikan 50%.

 

  1. Penilaian tujuan dinilai berdasarkan penilaian oleh Komisi DPM PKU IPB yang mengontrol pelaksanaan program kerja BEM PKU dengan mempertimbangkan data Inspeksi kegiatan seperti publikasi, hasil rapat kerja, dan pertimbangan lainnya, sedangkan data dari BEM PKU IPB berupa penyampaian klarifikasi atau LPJ BEM PKU IPB oleh Kepala Departemen BEM PKU IPB. Adapun cara penilaian tujuan dilakukan oleh musyawarah anggota komisi yang memiliki hak suara, dengan cara memilih ditolak atau diterima setiap tujuan kegiatan. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan total tujuan diterima dibagi total tujuan yang ada, lalu dikalikan 10%.
  2. Penilaian manfaat berdasarkan penilaian oleh Komisi DPM PKU IPB yang mengontrol pelaksanaan program kerja BEM PKU IPB dengan mempertimbangkan data inspeksi kegiatan berupa penilaian melalui kuisioner dan penilaian pendukung lainnya seperti hasil raker komisi-departemen, dan pertimbangan lainnya, sedangkan data dari BEM PKU IPB berupa penyampaian klarifikasi atau LPJ BEM PKU oleh Kepala Departemen BEM PKU IPB. Adapun cara penilaian manfaat dilakukan oleh musyawarah anggota komisi yang memiliki hak suara, dengan cara memilih ditolak atau diterima setiap manfaat kegiatan. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan total manfaat diterima dibagi total manfaat yang ada, lalu dikalikan 40%.

 

  1. Penilaian program kerja terdiri dari penilaian kinerja panitia, tujuan dan manfaat yang diperoleh melalui musyawarah rapat komisi DPM PKU IPB. Persentase program kerja diperoleh dari persentase kinerja panitia ditambah persentase tujuan dan persentase manfaat. Persentase departemen diperoleh dari persentase program kerja departemen tersebut dibagi jumlah program kerja departemen tersebut. Persentase lembaga diperoleh dari jumlah persentse departemen dibagi jumlah seluruh departemen.

 

BAB III

 

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

 

  1. Apabila hasil persentase program kerja BEM PKU IPB lebih dari atau sama dengan 70%, maka program kerja yang bersangkutan diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya.

 

  1. Apabila hasil persentase program kerja BEM PKU IPB kurang dari 70% namun tidak kurang dari 50% maka program kerja yang bersangkutan diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya dengan ketentuan :

 

  1. Program kerja tersebut berstatus siaga dan harus mendapatkan hasil penilaian lebih dari atau sama dengan 70% pada satu periode kepengurusan selanjutnya.

 

  1. Jika program kerja tersebut tidak mendapatkan hasil penilaian lebih dari atau sama dengan 70% pada satu periode kepengurusan selanjutnya, maka program kerja tersebut tidak diperkenankan dilaksanakan pada satu periode kepengurusan setelah mendapat status siaga tersebut.

 

  1. Apabila hasil persentase program kerja BEM PKU IPB kurang dari 50%, maka jenis kegiatan pada program kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya.

 

  1. Apabila hasil penilaian akhir kinerja BEM PKU IPB kurang dari 70%, maka Laporan Pertanggungjawaban BEM PKU ditolak dan ketua serta wakil ketua BEM PKU IPB tidak diperkenankan mencantumkan jabatan sebagai ketua serta wakil ketua BEM PKU IPB dalam Curriculum Vitae.

 

BAB IV

Penutup

 

Pasal 9

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan PKU IPB ini akan ditetapkan kemudian, dalam ketetapan sidang istimewa DPM PKU IPB.

 

Ditetapkan pada Sidang Istimewa

 

Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum

Institut Pertanian Bogor

Periode 2015/2016

 

Bogor, 01 Januari 2016

Pukul     20.51    WIB

 

Pemimpin Rapat

 

 

 

Ttd

 

Muhammad Damar

NIM. H54150048

 

Kerangka Penilaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan

 

 

No Indikator Deskripsi Pencapaian Minimal Keterangan
1. Jumlah Peserta Jumlah peserta yang hadir pada suatu kegiatan (acara) Sesuai target BEM PKU
  • >80% = A
  • 60% < x ≤ 80% = B
  • 40% < x ≤ 60% = C
  • x ≤ 40% = D
2. Pencapaian Target Dana non- Dana Kemahasiswaan( DK) Kesesuaian proporsi

(persentase) dari target perolehan Dana non-Dana Kemahasiswaan dengan realisasinya pada LPJ BEM PKU

Sama dengan target awal (target dana non-DK)
  • >60% = A
  • 41% – 60% = B
  • 21% – 40%  =  C
  • 0 % – 20% = D
3. Saldo dana Kondisi keuangan akhir Impas (Penerimaan = Pengeluaran) a) Jika tidak ada dana selain DK

  • Saldo =  0% dari DK = A
  • Saldo 0 % < x ≤ 25% = B
  • Saldo 25% < x ≤ 50% atau Defisit < 10% = C
  • Saldo > 50% atau Defisit ≥ 10% = E

b) Jika ada dana selain DK dengan penyerapan DK sempurna (DK terpakai sempurna)

  • Saldo ≥ 0 dari dana selain DK = A
  • Defisit dari selain dana DK = x ≤ 5% = B
  • Defisit dari dana selain DK=  x > 5% = C
4. Keanggotaan Konsistensi kehadiran panitia dari acara tersebut (panitia dari LK maupun non-LK) dari awal sampai akhir program. Pengurangan jumlah panitia awal terhadap jumlah panitia akhir hanya 15% (Indikator keberhasilan 85%)
  • Kehadiran >85% = A
  • Kehadiran 70% < x < 85% = B
  • Kehadiran 50% < x < 70% = C
  • Kehadiran < 50% = D
5. Presensi Raker Jumlah panitia yang hadir saat raker dengan DPM PKU. Sesuai undangan
  • n = A
  • ½ n+1 < x < n = B
  • ½ n + 1 = C
  • < ½ n = D
6. Penyerahan LPJ BEM PKU kegiatan Ketepatan waktu penyerahan LPJ BEM PKU kegiatan (acara) kepada DPM PKU LPJ BEM PKU = H + 14 setelah berlangsungnya kegiatan.
  • Tepat waktu = A
  • H+14 < x ≤ H+21 = B
  • H+21 < x < H+30 = C
  • ≥ H+30 = D
7. Kesesuaian LPJ BEM PKU Tingkat sesuainya LPJ BEM PKU dengan SOP Adminkeu yang berlaku Kesesuaian LPJ BEM PKU= Terdapat tidak lebih dari tujuh kesalahan.
  • x ≤ 7 = A
  • 7 < x ≤ 14 = B
  • 14 < x ≤ 20 = C
  • x > 20 = D
8. Progress Report Ketepatan waktu penyerahan draft progress report kegiatan (acara), berlaku pada kegiatan yang bersifat rutin Progress Report =  pada minggu ketiga setiap bulannya berupa softcopy dan hardcopy.
  • Tepat waktu = A
  • Keterlambatan 1 – 2 hari = B
  • Keterlambatan  3  -5 hari = C
  • Lebih dari 5 hari =  D
9. Press Release Ketepatan waktu penyerahan draft  Press Release kegiatan (acara) dalam bentuk soft copy ke komisi yang menaungi departemen terkait ·         Kegiatan dengan cakupan se-IPB (BEM KM dan kepanitiaan Fakultas lainnya): masing-masing ditempatkan di tiap fakultas dan media publikasi PKU yang masih berfungsi serta menyerahkan  rekapan press release pada DPM PKU IPB.

·         Kegiatan dengan cakupan lokal (PKU): masing-masing ditempatkan di mading PKU atau media publikasi lainnya yang masih berfungsi  serta menyerahkan  rekapan press release pada DPM PKU IPB.

·         Minimal Media publikasi: Semua akun media sosial dan Website resmi yang dikelola oleh Departemen Kominfo BEM PKU IPB serta menyerahkan  rekapan press release pada DPM PKU IPB.

·         Press Release = H + 1

a. Jika ada Press Release:

  • H+1 = A
  • H+1 < x ≤ H+4 = B
  • H+4 < x ≤ H+7 = C
  • H+7 < x ≤ H+10 = D
  • x > H+10 = E
10. Kelancaran Acara Kelancaran acara dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan. Kesesuaian waktu pelaksanaan. Lancar diberi poin A

Cukup lancar diberi poin B

Kurang lancar diberi poin C

Tidak Lancar diberi poin D

11. Kode etik Kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan moral dan etika yang ada dalam kode etik kelembagaan PKU IPB. Sesuai diberi poin A

Bertentangan diberi poin E

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *