Peraturan PKU Nomer 01 Tahun 2016

BARU DPM

 

PERATURAN PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM

NOMOR 001 TAHUN 2016

 

Tentang

LEMBAGA KEMAHASISWAAN PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

 

Mengingat        :

Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.

Menimbang      :

Pentingnya aturan yang mengatur Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor periode 2015/2016.

Memperhatikan            :

  1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan  Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum Periode 2015/2016 pada Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016;
  2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan  Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum Periode 2015/2016 pada Rapat Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016;
  3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan  Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum Periode 2015/2016 pada Hearing Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016;
  4. Pendapat-pendapat  yang  berkembang  pada  pelaksanaan  Sidang  Istimewa  Dewan  Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor 2015/2016.

Memutuskan    :

Menetapkan Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor.

 

 

 

MUKADIMAH

Kemerdekaan  yang  telah  dicapai  bangsa  Indonesia  mengantarkan  rakyat  Indonesia  ke  era perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi pada kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan belumlah selesai dan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual dan sekaligus sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak untuk terus mengembangkan diri, tidak hanya melalui kegiatan akademik, tetapi juga melalui kegiatan pengembangan penalaran, minat, dan bakat serta meningkatkan kesejahteraan melalui organisasi mahasiswa intrakampus dan mempunyai tanggung jawab sebagai generasi perjuangan bangsa. Mahasiswa dituntut mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap realitas kehidupan masyarakat serta mampu menjawab setiap permasalahan yang timbul berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pada  tatanan  ini  sangat  disadari  akan  arti  pentingnya  lembaga  kemahasiswaan  sebagai  wadah  yang menghimpun potensi mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa untuk memperluas wawasan yang berbudi pekerti luhur serta menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor.

Atas dasar kesadaran dan tuntutan tanggung jawab tersebut maka dengan mengharap ridha Allah Yang  Mahakuasa,  dengan  ini  kami  mahasiswa  Pendidikan Kompetensi Umum  Institut  Pertanian Bogor berhimpun dalam suatu wadah yang dinamakan Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian satu

Istilah dan Singkatan

 

Pasal 1

Di dalam Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum ini yang dimaksud dengan:

  1. IPB adalah Institut Pertanian Bogor;

 

  1. PKU adalah Pendidikan Kompetensi Umum;
  2. KM IPB adalah Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
  3. PKU IPB adalah Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor;
  4. Peraturan PKU adalah Peraturan Pendidikan Kompetensi Umum;
  5. LK PKU IPB adalah Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor;
  6. DPM PKU IPB adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor;
  7. BEM PKU IPB adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor;
  8. LS PKU IPB adalah Lembaga Struktural Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor;
  9. GBHK BEM PKU adalah Garis-Garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum;
  10. SPPK BEM PKU adalah Standar Penilaian Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum;
  11. LPJ BEM PKU adalah Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa;
  12. SOP LK PKU adalah Standard Operating Procedure Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Kompetensi Umum;
  13. DK adalah Dana Kemahasiswaan.

 

 

 

Bagian Dua

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

 

Pasal 2

Organisasi ini bernama Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor.

 

Pasal 3

LK PKU IPB didirikan pada tanggal 7 November 1998 di Bogor.

 

Pasal 4

LK PKU IPB berkedudukan di Pendidikan kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor.

 

Bagian Tiga

Landasan dan Status

 

Pasal 5

LK PKU IPB berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

 

Pasal 6

LK PKU IPB merupakan kelengkapan nonstruktural pada perguruan tinggi yang berhubungan secara

kemitraan.

 

Bagian Empat

Visi dan Misi

 

Pasal 7

Visi

Mewujudkan lembaga berintegritas tinggi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa PKU IPB sebagai

insan intelektual  pengabdi masyarakat menuju generasi terbaik bangsa.

 

Pasal 8

Misi

  1. Membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan YME;
  2. Mengembangkan potensi mahasiswa PKU IPB;
  3. Mengembangkan keilmuan dan profesionalisme;
  4. Menjadikan kontrol sosial dan memberikan pengabdian kepada masyarakat;
  5. Mengembangkan kepribadian mahasiswa PKU IPB.

 

Bagian Lima

Lambang dan Atribut

 

Pasal 9

Lambang setiap perangkat LK PKU IPB terdiri dari lambang Institut Pertanian Bogor serta nama dan lambang yang telah disepakati bersama tiap periode kepengurusan dengan adanya SK mengenai lambang tersebut.

 

Pasal 10

Atribut setiap perangkat LK PKU IPB adalah atribut yang mencantumkan nama dan/atau lambang yang

telah disepakati bersama tiap periode kepengurusan serta lambang yang berlaku untuk setiap periode kepengurusan.

 

BAB II

KEORGANISASIAN

Bagian Satu

Keanggotaan

 

Pasal 11

Anggota LK PKU IPB adalah mahasiswa IPB program sarjana pada Pendidikan Kompetensi Umum yang terdaftar sah dalam tahun akademik yang terdiri atas :

  1. Anggota penuh, yaitu mahasiswa yang telah lulus masa pengenalan kampus mahasiswa baru;
  2. Anggota tidak penuh, yaitu mahasiswa yang tidak lulus dan/atau tidak mengikuti masa pengenalan kampus mahasiswa baru.

 

Pasal 12


Keanggotaan LK PKU IPB dapat hilang karena:

  1. Meninggal dunia;
  2. Tidak lagi menjadi mahasiswa PKU IPB dalam masa yang telah ditentukan.

 


Bagian Dua

Keuangan

 

Pasal 13

Sumber keuangan kegiatan LK PKU IPB dapat diperoleh dari:

  1. Dana kemahasiswaan;
  2. Usaha-usaha yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan landasan LK PKU IPB;
  3. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan landasan LK PKU IPB.

 

Pasal 14

Dana Kemahasiswaan

  1. Dana kemahasiswaan  adalah  dana  dari  direktorat kemahasiswaan IPB  yang  disalurkan  kepada DPM  PKU  IPB  yang mekanisme pembagiannya ditetapkan oleh DPM PKU IPB;
  2. Dana kemahasiswaan digunakan untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam program kerja.

 

Pasal 15

Dana Insidental

Dana insidental adalah dana yang didapat dari berbagai macam sumber lain yang sah, halal, baik, dan tidak mengikat di luar dana kemahasiswaan.

 

Pasal 16

Pengelolaan Keuangan

Keuangan LK PKU IPB sepenuhnya dikelola oleh Bendahara I DPM PKU IPB sebagai penanggung jawab.

 

Bagian Tiga

Fungsi dan Kewenangan

 

Pasal 17


LK PKU IPB berfungsi:

  1. Sebagai wadah yang menghimpun potensi mahasiswa PKU IPB;

 

  1. Sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan yang berbudi pekerti luhur;
  2. Sebagai sarana advokasi mahasiswa PKU IPB.

 

Pasal 18

  1. Kewenangan tertinggi  LK  PKU  IPB  berada  pada  DPM  PKU  IPB  sebagai  perwakilan  seluruh mahasiswa PKU IPB;
  2. Ketua BEM PKU IPB sebagai mandataris DPM PKU IPB.

 

Bagian Empat

Kewajiban, Hak dan Sanksi

 

Pasal 19

Kewajiban

  1. Menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Anggota LK PKU IPB harus menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan Peraturan PKU yang berlaku di LK PKU IPB dan KM IPB;
  3. Anggota LK PKU IPB harus menjaga dan memelihara nama baik PKU dan IPB;
  4. Menjaga dan memelihara hubungan kekeluargaan di antara anggota LK PKU IPB.

 

Pasal 20

Hak

  1. Angggota LK PKU IPB berhak mengeluarkan pendapat dan/atau aspirasi;
  2. Anggota penuh LK PKU IPB memiliki hak memilih dan dipilih;
  3. Anggota tidak penuh hanya memiliki hak memilih;
  4. Penggunaan hak dipilih dan memilih diatur didalam Peraturan PKU berikutnya.

 

Pasal 21

Sanksi

  1. Anggota yang menjadi pengurus LK PKU IPB dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Peraturan PKU dan peraturan yang berlaku pada LK PKU IPB dan KM IPB;
  2. Sanksi-sanksi diatur dalam ketentuan perangkat LK PKU IPB tersendiri.

 

Bagian Lima

Perangkat

 

Pasal 22

Perangkat LK PKU IPB terdiri atas:

  1. DPM PKU IPB yaitu pelaksana kedaulatan dan badan kekuasaan tertinggi dalam LK PKU IPB;
  2. BEM PKU IPB yaitu badan pelaksana tertinggi dalam LK PKU IPB;
  3. LS PKU IPB yaitu organisasi mahasiswa PKU IPB yang bergerak dalam bidang tertentu, mempunyai hak dana kemahasiswaan, dan kedudukannya berada di bawah naungan salah satu departemen BEM PKU IPB.

 

 

Bagian Enam

Kepengurusan LK PKU IPB

 

Pasal 23

Periode kepengurusan LK PKU IPB adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkan.

Pasal 24

Pembubaran kepengurusan LK PKU IPB dilaksanakan setelah Sidang Umum II dan setelah ada calon pengurus selanjutnya.

 

BAB III

PERANGKAT LK PKU IPB

Bagian Satu

Dewan Perwakilan Mahasiswa PKU IPB

 

Pasal 25

Fungsi DPM PKU IPB

DPM PKU IPB mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap BEM PKU IPB serta LS PKU IPB.

 

Pasal 26

Tugas DPM PKU IPB

  1. Menyerap, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa PKU IPB kepada pihak- pihak terkait;
  2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Peraturan PKU;
  3. Menyusun dan menetapkan GBHK BEM PKU;
  4. Menjalin koordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan memberi pertimbangan kepada BEM PKU IPB dalam melaksanakan GBHK BEM PKU serta ketentuan DPM PKU IPB lainnya;
  5. Menjalin koordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan memberi pertimbangan kepada LS PKU IPB;
  6. Meminta Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan BEM PKU IPB serta LS PKU IPB;
  7. Meminta Laporan Pertanggungjawaban ketua BEM PKU IPB dan Ketua LS PKU IPB di LK PKU IPB pada pertengahan periode kepengurusan serta diakhir kepengurusan;
  8. Mengadakan lokakarya kemahasiswaan LK PKU IPB serta mengawasi hasil lokakarya;
  9. Menyelenggarakan pemilihan raya ketua dan wakil ketua BEM PKU IPB;
  10. Menyosialisasikan hasil-hasil ketetapan DPM PKU IPB;
  11. Memilih calon pengurus DPM PKU IPB periode selanjutnya melalui mekanisme rapat panitia khusus yang dibentuk oleh DPM PKU IPB.

 

Pasal 27

Wewenang DPM PKU IPB

  1. Mengubah Peraturan PKU;
  2. Membuat ketetapan dan keputusan yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh perangkat LK PKU IPB;
  3. Melantik dan mengesahkan ketua dan wakil ketua BEM PKU IPB pada Sidang Umum I DPM PKU IPB;
  4. Mengeluarkan memorandum melalui ketua DPM PKU IPB kepada ketua BEM PKU IPB jika terbukti melanggar ketetapan dan keputusan DPM PKU IPB;
  5. Bila menurut pandangan DPM PKU IPB, ketua BEM PKU IPB tidak melaksanakan tugasnya atau dianggap menyimpang  dari  arah  kebijakan  DPM  PKU  IPB,  maka  DPM  PKU  IPB  memiliki wewenang untuk mengeluarkan memorandum pertama;
  6. Bila dalam batas waktu dua minggu setelah memorandum yang pertama dikeluarkan dan ketua BEM PKU IPB tidak memperbaiki kesalahannya, maka DPM PKU IPB berhak mengeluarkan memorandum kedua;
  7. Bila dalam batas waktu selambat-lambatnya satu minggu setelah memorandum kedua dikeluarkan, dan ketua  BEM  PKU  IPB tetap tidak  memperbaiki  kesalahannya  juga,  maka  DPM  PKU  IPB  akan mengadakan Sidang Istimewa DPM PKU IPB;
  8. Mencabut mandat ketua BEM PKU IPB;
  9. Memberikan teguran, saran, dan kritik kepada BEM PKU IPB serta LS PKU IPB;
  10. Menetapkan kebijakan jika terjadi kekosongan kepengurusan BEM PKU IPB;
  11. Mengutus delegasinya untuk duduk di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (MPM KM IPB).

 

Pasal 28

Keanggotaan DPM PKU IPB

  1. Mahasiswa yang memiliki hak untuk menjadi anggota DPM PKU IPB merupakan anggota penuh LK PKU IPB;
  2. Anggota DPM  PKU  IPB  adalah  wakil-wakil  mahasiswa  Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor yang dipilih melalui mekanisme yang berlaku;
  3. Mekanisme pemilihan calon anggota DPM PKU IPB melalui rapat panitia khusus yang dibentuk oleh DPM PKU IPB.

 

Pasal 29

Keanggotaan DPM PKU IPB hilang jika :

  1. Meninggal dunia;
  2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan;
  3. Telah habis masa jabatannya;
  4. Terbukti melanggar Peraturan PKU dan peraturan yang berlaku pada LK PKU IPB;
  5. Mengikuti kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BEM PKU IPB;
  6. Menjadi pengurus LS PKU IPB, BEM PKU IPB, BEM KM IPB, dan/atau DPM KM IPB;
  7. Menjadi Lurah Asrama PKU IPB;
  8. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  9. Sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa IPB dalam masa kepengurusan yang telah ditentukan;
  10. Berhalangan tetap.

 

Pasal 30

Kewajiban Anggota DPM PKU IPB:

  1. Mematuhi Peraturan PKU;
  2. Menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Mengikuti setiap rapat dan sidang DPM PKU IPB;
  4. Menjunjung tinggi dan melaksanakan ketetapan serta keputusan DPM PKU IPB;
  5. Menjaga dan memelihara nama baik DPM PKU IPB.

 

Pasal 31

Hak Anggota DPM PKU IPB:

  1. Anggota memiliki hak bicara dan hak suara dalam persidangan DPM PKU IPB;
  2. Anggota memiliki hak memilih dan dipilih sebagai pemangku jabatan di DPM PKU IPB;
  3. Anggota memiliki hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak petisi, hak interpelasi, dan berhak memberikan pertimbangan dalam pembahasan ketentuan-ketentuan DPM PKU IPB.

 

Pasal 32

Perangkat DPM PKU IPB

Perangkat DPM PKU IPB terdiri atas:

  1. Ketua DPM PKU IPB merangkap sebagai anggota DPM PKU IPB;
  2. Keanggotaan DPM  PKU  IPB  terdiri  dari  Badan  Pengurus  Harian  dan  komisi-komisi  beserta perangkatnya;
  3. Ketua komisi merupakan wakil ketua DPM PKU IPB yang mengoordinasikan komisi masing-masing;
  4. Kepengurusan DPM PKU IPB ditentukan oleh ketua DPM PKU IPB berdasarkan persetujuan rapat pleno DPM PKU IPB.

 

Pasal 33

Ketua DPM PKU IPB

  1. Ketua periode selanjutnya dipilih dan ditetapkan oleh anggota periode selanjutnya DPM PKU IPB melalui Sidang Umum I.
  2. Hak dan kewajiban ketua DPM PKU IPB:
  1. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota DPM PKU IPB;
  2. Menjalankan tugas sebagai DPM PKU IPB sesuai dengan Peraturan PKU dan Tata Kerja DPM PKU IPB serta peraturan yang berlaku di LK PKU IPB;
  3. Berhak mewakili DPM PKU IPB dalam struktur LK KM IPB;
  4. Berhak mengundurkan diri dari jabatan ketua atas persetujuan anggota DPM PKU IPB dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Dalam kondisi tertentu, ketua DPM PKU IPB dapat membentuk Panitia khusus.
  1. Ketua dapat dicabut mandatnya jika:
  1. Kehilangan haknya sebagai anggota LK PKU IPB;
  2. Kehilangan haknya sebagai anggota DPM PKU IPB;
  3. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dengan syarat dan ketentuan yang diatur kemudian;
  4. Melakukan kebijakan yang dianggap menyimpang dari Peraturan PKU.
  1. Mekanisme pencabutan mandat ketua DPM PKU IPB hanya dapat dilaksanakan dalam Sidang Pleno khusus DPM PKU IPB.

 

Pasal 34

Kelengkapan DPM PKU IPB

Dalam menjalankan tugasnya, DPM PKU IPB mempunyai kelengkapan:

  1. Sidang Umum DPM PKU IPB
    • Sidang Umum merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam DPM PKU IPB.
    • Sidang Umum terdiri atas:
  2. Sidang Kelompok Kerja yaitu sidang yang membahas tentang rancangan keputusan dan ketetapan DPM PKU IPB;
  3. Sidang Pleno yaitu sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan DPM PKU IPB.
    • Sidang Umum dianggap sah jika:
  4. dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah satu anggota DPM TPB IPB;
  5. poin 3.a  tidak  terpenuhi,  maka  sidang  diskors  2×15  menit  dan  bila  kuorum  belum tercapai, sidang dapat dilanjutkan jika disetujui dua pertiga jumlah anggota yang hadir.
    • Dalam satu periode kepengurusan, Sidang Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali, yakni:
  6. Sidang Umum I adalah persidangan awal DPM PKU IPB untuk:
  7. Pelantikan anggota DPM PKU IPB;
  8. Pengangkatan ketua DPM PKU IPB;
  • Pelantikan ketua dan wakil ketua BEM PKU IPB.
  1. Sidang Umum II adalah persidangan akhir DPM PKU IPB untuk:
  2. Meminta pertanggungjawaban ketua BEM PKU IPB sebagai mandataris DPM PKU IPB;
  3. Memutuskan diterima atau tidaknya Laporan Pertanggungjawaban Ketua BEM PKU IPB;
  • Mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja BEM PKU IPB selama masa kepengurusan;
  1. Pembubaran DPM PKU IPB periode berjalan  dan menetapkan  Penanggung jawab Sementara DPM PKU IPB yang memiliki kewenangan melaksanakan sidang umum I DPM PKU IPB.
  2. Peserta sidang yang memiliki hak suara dalam sidang adalah anggota DPM PKU IPB.
  3. Sidang Istimewa DPM PKU IPB
    • Sidang Istimewa dilakukan secara insidental dan mempunyai kedudukan khusus di atas dengan sidang umum.
    • Sidang Istimewa dilaksanakan antara lain untuk:
  4. Meminta pertanggungjawaban ketua BEM PKU IPB setelah diberi memorandum sebanyak dua kali dan serah terima mandat jika terbukti melanggar Peraturan PKU.
  5. Mengubah dan menetapkan:
  6. Peraturan PKU;
  7. Menetapkan referendum untuk pembubaran LK PKU IPB.
  8. Melantik calon anggota DPM PKU IPB yang berhalangan ketika Sidang Umum I.
    • Sidang Istimewa dapat diadakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah satu anggota DPM PKU IPB.
  9. Rapat Pleno DPM PKU IPB

Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh seluruh anggota DPM PKU IPB sebagai media transfer informasi dan membahas agenda kerja serta hal-hal yang berkaitan dengan DPM PKU IPB dan/atau penyerahan laporan kegiatan.

 

 

 

 

  1. Rapat Koordinasi DPM – BEM – LS PKU IPB

Rapat Koordinasi adalah rapat yang diadakan antara DPM PKU IPB dan BEM PKU IPB serta LS PKU IPB membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan Peraturan PKU.

  1. Rapat Pimpinan DPM PKU IPB

Rapat Pimpinan adalah rapat yang diadakan oleh BPH dengan ketua komisi DPM PKU IPB.

  1. Rapat Komisi

Rapat  Komisi  adalah  rapat  yang  diselenggarakan  oleh  masing-masing  komisi  untuk  membahas agenda – agenda komisinya.

  1. Rapat Badan Pengurus Harian

Rapat Badan Pengurus Harian (BPH) adalah rapat yang diadakan oleh ketua DPM PKU IPB bersama BPH.

  1. Rapat Kerja

Rapat Kerja adalah rapat antara komisi DPM PKU IPB dengan departemen BEM PKU IPB atau LS yang terkait untuk mengoordinasikan program kerja dan/atau permasalahan lainnya.

  1. Rapat Panitia Khusus

Rapat Panitia Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh panitia khusus yang dibentuk ketua DPM PKU IPB dalam kondisi tertentu untukmembahas secara spesifik setiap program kerja DPM PKU IPB.

  1. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat adalah forum menyampaikan aspirasi dan/atau pendapat secara langsung dari mahasiswa PKU IPB kepada DPM PKU IPB.

 

Bagian Dua

Badan Eksekutif Mahasiswa PKU IPB

 

Pasal 35

Tugas BEM PKU IPB

  1. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa PKU IPB yang telah disalurkan oleh DPM PKU IPB;
  2. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan sebagai upaya mewujudkan aspirasi mahasiswa PKU IPB;
  3. Mengajukan proposal dan laporan kegiatan kepada komisi yang terkait;
  4. Berkoordinasi dengan DPM PKU IPB dan LS PKU IPB.

 

Pasal 36

Wewenang BEM PKU IPB

Membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program kerja BEM PKU IPB.

 

Pasal 37

Keanggotaan BEM PKU IPB

  1. Mahasiswa yang memiliki hak untuk menjadi anggota BEM PKU IPB merupakan anggota penuh LK PKU IPB;
  2. Anggota BEM  PKU  IPB  adalah mahasiswa  Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor yang dipilih melalui mekanisme yang berlaku;
  3. Mekanisme pemilihan calon anggota BEM PKU IPB melalui rapat panitia khusus yang dibentuk oleh BEM PKU IPB.

Pasal 38

Keanggotaan BEM PKU IPB hilang jika:

  1. Meninggal dunia;
  2. Telah habis masa jabatannya;
  3. Terbukti melanggar Peraturan PKU dan peraturan yang berlaku pada LK PKU IPB;
  4. Menjadi pengurus LS PKU IPB, DPM PKU IPB, BEM KM IPB, dan/atau DPM KM IPB;
  5. Menjadi Lurah Asrama PKU IPB;
  6. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  7. Sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa IPB dalam masa kepengurusan yang telah ditentukan;
  8. Berhalangan tetap.

 

Pasal 39

Perangkat BEM PKU IPB

Perangkat BEM PKU IPB terdiri atas:

  1. Ketua;
  2. Badan Pengurus Harian yang sekurang-kurangnya terdiri dari wakil, sekretaris umum, dan bendahara umum;
  3. Departemen-departemen beserta perangkatnya.

 

Pasal 40

Kewajiban BEM PKU IPB

  1. Melaksanakan segala ketetapan DPM PKU IPB;
  2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Peraturan PKU dan GBHK BEM PKU;
  3. Bertanggung jawab atas struktur organisasi yang dinaunginya;
  4. Bertanggung jawab terhadap LS yang dinaunginya;
  5. Menjaga dan memelihara nama baik BEM PKU IPB.

 

Pasal 41

Hak BEM PKU IPB

  1. Mewakili mahasiswa baik di dalam maupun ke luar PKU IPB;
  2. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK BEM PKU dengan sepengetahuan DPM PKU IPB;
  3. Meminta keterangan yang diperlukan dari DPM PKU IPB sesuai dengan Peraturan PKU.

 

Pasal 42

Ketua BEM PKU IPB

  1. Sebagai mandataris DPM PKU IPB;
  2. Dipilih langsung oleh mahasiswa PKU IPB dalam Pemilihan Raya;
  3. Masa jabatan ketua BEM PKU IPB adalah satu periode kepengurusan kecuali dicabut mandatnya oleh DPM PKU IPB;
  4. Ketua BEM PKU IPB dapat dicabut mandatnya apabila:
  1. Kehilangan haknya sebagai anggota LK PKU IPB;
  2. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Terbukti melanggar Peraturan PKU;
  4. Dikehendaki dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPM PKU IPB dalam  Sidang Istimewa DPM PKU IPB.
  1. Kewajiban ketua BEM PKU IPB:
  1. Menyusun struktur kepengurusan selambat-lambatnya dua minggu waktu aktif setelah dilantik;
  2. Membuat program kerja yang sesuai dengan GBHK BEM PKU, Peraturan PKU  serta peraturan di KM IPB. Selambat-lambatnya satu bulan setelah kepengurusan BEM PKU IPB terbentuk;
  3. Memenuhi panggilan DPM PKU IPB;
  4. Memberikan  pertanggungjawaban  atas keputusan,  surat  penghargaan,  dan  undangan  yang dikeluarkan. Apabila hal-hal tersebut menyangkut kebijakan kemahasiswaan, harus dengan pertimbangan DPM PKU IPB;
  5. Bertanggung jawab atas keuangan BEM PKU IPB dengan pengawasan DPM PKU IPB;
  6. Memberikan laporan  pertanggungjawaban kepada DPM PKU IPB pada masa baktinya.
  1. Hak ketua BEM PKU IPB:
  1. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BEM PKU IPB dengan sepengetahuan DPM PKU IPB;
  2. Badan Pengurus Harian dan departemen-departemen dibentuk berdasarkan hak prerogatif ketua BEM PKU IPB;
  3. Memegang koordinasi pelaksanaan organisasi BEM PKU IPB;
  4. Mengadakan  pergantian  pengurus  dengan  pertimbangan  pengurus  BEM  PKU  lainnya  dan dengan sepengetahuan DPM PKU IPB;
  5. Meminta pertanggungjawaban pengurus BEM PKU IPB;
  6. Mengundurkan diri sebagai ketua BEM PKU IPB dengan persetujuan DPM PKU IPB melalui Sidang Istimewa;
  7. Mengusulkan pejabat sementara ketua BEM PKU IPB jika terjadi kekosongan jabatan dengan persetujuan DPM PKU IPB;
  8. Mengeluarkan mandat kepada pengurus BEM PKU IPB.

 

Pasal 43

Mekanisme Hubungan dengan KM IPB

  1. BEM PKU IPB memiliki jalur koordinasi dengan BEM KM IPB;
  2. Untuk kegiatan internal BEM PKU IPB memiliki hak otonomi;
  3. Dalam melaksanakan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM KM IPB, BEM PKU IPB berada dibawah koordinasi BEM KM IPB dan wajib mendukung kegiatan tersebut.

 

Bagian Tiga

Lembaga Struktural PKU IPB

 

Pasal 44

LS PKU IPB adalah wadah kegiatan mahasiswa PKU IPB yang bergerak dalam bidang khusus diluar akademik yang dibentuk berdasarkan kesamaan minat dan tujuan dari anggotanya tanpa meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

 

 

 

Pasal 45

Kewajiban LS PKU IPB

  1. Menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Menjunjung tinggi Peraturan PKU serta peraturan yang berlaku di LK PKU IPB dan KM IPB;
  3. Menyusun dan melaksanakan program kerja selama periode kepengurusan;
  4. Melaporkan program kerja kepada departemen di BEM PKU IPB yang menaunginya serta DPM PKU IPB;
  5. Menyerahkan LPJ yang disertakan dalam LPJ BEM PKU IPB sesuai dengan departemen dan komisi DPM PKU IPB yang menaunginya di akhir kepengurusan.

 

Pasal 46

Hak LS PKU IPB

  1. Mengatur rumah  tangganya  sendiri  di  bawah  salah  satu  departemen  BEM  PKU  IPB  yang menaunginya;
  2. Mendapatkan dana kemahasiswaan;
  3. Berhak mendapatkan pengawasan langsung dari komisi yang menaunginya di DPM PKU IPB.

 

Pasal 47

Keanggotaan LS PKU IPB

  1. Mahasiswa yang memiliki hak untuk menjadi anggota LS PKU IPB merupakan anggota penuh LK PKU IPB;
  2. Anggota LK  PKU  IPB  adalah mahasiswa  Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor yang dipilih melalui mekanisme yang berlaku;
  3. Mekanisme pemilihan calon anggota LS PKU IPB melalui rapat panitia khusus yang dibentuk oleh LS PKU IPB.

 

Pasal  48

Keanggotaan LS PKU IPB hilang jika:

  1. Meninggal dunia;
  2. Telah habis masa jabatannya;
  3. Terbukti melanggar Peraturan PKU dan peraturan yang berlaku pada LK PKU IPB;
  4. Menjadi pengurus DPM PKU IPB, BEM KM IPB, dan/atau DPM KM IPB;
  5. Menjadi Lurah Asrama PKU IPB;
  6. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  7. Sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa IPB dalam masa kepengurusan yang telah ditentukan;
  8. Berhalangan tetap.

 

Pasal 49

Perangkat LS PKU IPB

  1. LS PKU IPB dipimpin oleh ketua yang terpilih dari dan oleh anggota LS PKU IPB tersebut;
  2. Ketua LS PKU IPB dibantu oleh suatu kepengurusan yang dibentuk berdasarkan mekanisme yang berlaku.

 

Pasal 50

Penjelasan lain mengenai LS PKU IPB diatur dalam Peraturan PKU berikutnya.

 

BAB IV

LAPORAN

 

Pasal 51

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

  1. Setiap kegiatan   yang   telah   dilaksanakan   oleh   BEM   PKU   IPB   harus   disertai   laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada DPM PKU IPB;
  2. Laporan pertanggungjawaban kegiatan diserahkan paling lambat dua minggu setelah kegiatan selesai dan/atau waktu yang telah disepakati;
  3. Setiap keterlambatan  penyerahan  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan  dikenakan  sanksi  sesuai dengan aturan yang ditetapkan kemudian.

 

Pasal 52

Laporan Keuangan

  1. Hal mengenai penggunaan dana harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada forum Bendahara DPM PKU IPB;
  2. Bendahara umum setiap perangkat LK PKU IPB memberikan laporan keuangan setiap satu bulan sekali pada Bendahara I DPM PKU IPB.

 

Pasal 53

Laporan Akhir Tahun

Laporan akhir tahun adalah laporan seluruh kegiatan dan keuangan di akhir masa kepengurusan LK PKU IPB.

 

BAB V

TATA URUTAN SUMBER HUKUM

 

Pasal 54

  1. Undang-Undang Dasar KM IPB 2011;
  2. Ketetapan MPM KM IPB;
  3. Undang-Undang KM IPB;
  4. Peraturan BEM KM IPB;
  5. Keputusan Presiden Mahasiswa KM IPB;
  6. Keputusan Menteri BEM KM IPB;
  7. Peraturan PKU;
  8. Ketetapan DPM PKU IPB;
  9. Peraturan pelaksana lainnya :
  1. Keputusan DPM PKU IPB;
  2. Maklumat ketua DPM PKU IPB.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

REVISI PERATURAN PKU

 

Pasal 55

  1. Usulan revisi Peraturan PKU dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPM PKU IPB;
  2. Pembahasan revisi dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Ketua DPM PKU IPB;
  3. Usulan yang dihasilkan oleh Tim Khusus harus melalui mekanisme hearing kepada mahasiswa PKU IPB.

 

BAB VII

PENUTUP

 

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan PKU ini akan ditetapkan kemudian, dalam ketetapan sidang istimewa DPM PKU IPB.

 

 

 

 

 

Ditetapkan pada Sidang Istimewa

Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan Kompetensi Umum

Institut Pertanian Bogor

Periode 2015/2016

Bogor, 29 Desember 2015

Pukul 20.23 WIB

Pemimpin Sidang

 

 

Ttd

 

 

Muhammad Damar

NIM. H54150048

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *